Landasan Nasional
Kepastian hukum melalui payung regulasi tingkat nasional.
Standar Pengelolaan
Menjamin tata kelola dokumen dan informasi hukum yang seragam.
Integrasi JDIH
Mendukung integrasi JDIH di lingkungan Kementerian/Lembaga.
Dasar Hukum JDIH
Rangkaian regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
1
Perpres 33 Tahun 2012
Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.
2
Permenkumham 8 Tahun 2019
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
3
Permenkumham 30 Tahun 2013
JDIH di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Komitmen
Mengelola dokumentasi hukum secara transparan dan terstandardisasi.
Kepatuhan Regulasi
Seluruh proses mengikuti ketentuan pada dasar hukum di atas.
Konsistensi Data
Pengelolaan dokumen dilakukan dengan standar yang sama di seluruh unit.
Transparansi
Informasi hukum disajikan terbuka untuk publik sesuai ketentuan.